Tim Tata Laksana Balitbang Lakukan Pendampingan Evaluasi Pelaksanaan ZI-WBK

Hits: 57

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan aktifitas pemerintahan yang optimal, menjamin kelancaran dan transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan, serta pengendalian kegiatan di unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Tata Laksana dan Kepegawaian Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud terdiri dari Nana Widagdo dan Ana Lusiana lakukan pendampingan terkait evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan standar pelyanan serta penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di lingkungan Balai Arkeologi Sumatera Utara yang berlangsung pada Senin, 09 s.d.  Rabu 11 Desember 2019 di ruang pertemuan Balarsumut.

Evaluasi ini dihadiri Kabalar Dr. Ketut Wiradnyana, M.Si dan Kasubbag TU Dra. Hj. Nurlela, M.AP serta jajaran pegawai yang terkait dalam penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di lingkungan Balai Arkeologi Sumatera Utara.

Kegaiatan ini terselenggara sebagai tindak lanjut dari surat elektronik yang diterima oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu dari Badan Penelitian dan Pengembangan kemdikbud, perihal evaluasi pelaksanaan ZI-WBK, penyusunan POS dan standar layanan Balai Arkeologi, dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengupayakan  pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang penguatan ketatalaksanaan dan peningkatan kinerja organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di lingkungan Balai Arkeologi Sumatera Utara.

Pada kegiatan ini ditekankan kembali terkait Standar Pelayanan yang wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan/mengakses informasi yang dibutuhkan. Informasi akan lebih menarik jika kemasannya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta dapat memanfaatkan teknologi informasi juga akan sangat mendukung dalam upaya pelaksanaan pelayanan yang maksimal.

Selain itu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP/POS) di setiap bagian untuk memberikan panduan atau pedoman kerja agar kegiatan instansi dapat terkontrol, dengan terkontrolnya kegiatan maka target yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik. Adapun manfaat SOP/POS dipraktikan dengan baik maka akan meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan,menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan lain sebagainya.

Bagian yang tak kalah penting dari evaluasi kegiatan ini adalah persiapan kelengkapan dokumen Pembangunan untuk mencapai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Arkeologi Sumatera Utara. Diharapkan kelengkapan dokumen dapat dilengkapi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh tim Tata Laksana dan Kepegawaian Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud.

Berikut ketika evaluasi pelaksanaan ZI-WBK, penyusunan POS dan standar pelayanan di Balai Arkeologi Sumatera Utara pada Senin, 09 Desember 2019.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *